KEBIJAKAN Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang memangkas anggaran untuk media massa dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp3 miliar merupakan langkah berani yang patut diapresiasi.

Di tengah kekhawatiran terhadap independensi pers yang kian tergerus oleh ketergantungan pada dana pemerintah, kebijakan ini justru membuka ruang bagi media untuk kembali kepada perannya yang sejati sebagai pilar keempat demokrasi.

Media memiliki fungsi strategis sebagai watchdog atau anjing penjaga, yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar.

Namun, ketika media terlalu bergantung pada anggaran pemerintah, objektivitas dalam peliputan bisa terganggu.

Potensi konflik kepentingan meningkat, dan ruang kritis terhadap pemerintah bisa teredam oleh kekhawatiran kehilangan dukungan finansial.

Dengan memangkas anggaran tersebut, Dedi Mulyadi secara tidak langsung mendorong media untuk membangun kemandirian finansial dan menjaga integritasnya.

Ini merupakan langkah maju untuk menciptakan ekosistem pers yang sehat, profesional, dan lebih berpihak pada kepentingan publik.

BACA JUGA: Dedi Mulyadi Akan Kirim Remaja Bermasalah ke Barak Militer, Ini Tujuannya

Media akan lebih leluasa dalam mengkritisi maupun mengapresiasi kebijakan pemerintah tanpa dibayang-bayangi tekanan finansial.

Tentu, ini bukan berarti pemerintah melepas tanggung jawab sepenuhnya terhadap dunia pers.

Pemerintah tetap harus menciptakan regulasi yang melindungi kebebasan pers dan mendukung jurnalisme berkualitas.

Namun, bentuk dukungan itu seharusnya tidak berupa ketergantungan finansial yang justru bisa melemahkan fungsi kontrol media itu sendiri.

Langkah ini perlu dijadikan momentum oleh media untuk melakukan refleksi dan inovasi dalam mencari sumber pendanaan yang lebih mandiri.

Diantaranya, bisa  melalui model langganan, donasi publik, atau kemitraan yang tidak mengganggu independensi redaksional.

Singkatnya, pemangkasan anggaran media oleh Gubernur Dedi Mulyadi adalah langkah berani yang patut didukung karena mengarah pada penguatan demokrasi, bukan pelemahan.

Media yang merdeka adalah syarat mutlak bagi pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ***