KLIKNUSAE.com – Di hadapan ratusan tamu undangan acara perumahan di Sabuga, Kota Bandung Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan gagasan yang tak biasa.

Ia ingin mereformasi sistem pembangunan perumahan di wilayahnya.

Bukan sekadar membangun unit rumah bersubsidi, melainkan menciptakan ekosistem hunian yang adil bagi rakyat kecil.

“Setiap keuntungan yang diperoleh pengembang, harus ada bagian yang dikembalikan untuk rakyat. Minimal bangun satu atau dua kampung layak huni untuk warga miskin,” ujar Dedi saat membuka acara peluncuran Program Penguatan Ekosistem Perumahan bertajuk 'Imah Merenah, Hirup Tumaninah' dan Sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan, Kamis petang 18 September 2025,

Kritik Dedi tajam. Ia menyoroti pola pembangunan yang selama ini dianggap eksklusif, menguntungkan segelintir elite.

Sementara masyarakat di sekitarnya masih hidup dalam lingkungan kumuh.

Ia mencontohkan Bekasi dan Karawang, dua wilayah penyangga industri yang dikelilingi kawasan elite. Tetapi menyisakan kontras mencolok, seperti deretan rumah mewah berdampingan dengan gubuk tak layak huni.

Kerap Bermasalah

Ratusan komponen masyarakat yang berasal dari beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat hadir untuk mendengarkan sosialisasi stimulus perumahan bersubsidi, Kamis 18 September 2025. (Foto: Kliknusae.com/Adhi)

Bagi Dedi, problem perumahan bukan hanya soal unit rumah, melainkan tata kelola yang kerap bermasalah.

Dari praktik kontraktor dan mandor nakal yang merugikan tukang, hingga sistem distribusi material yang menekan pedagang kecil.

Karena itu, ia mendorong transparansi dan keadilan di seluruh rantai pembangunan.

Tak hanya itu, ia mengingatkan pembangunan hunian juga harus selaras dengan lingkungan dan karakteristik daerah.

Di Sukabumi Garut Selatan hingga Bandung Utara, misalnya, ia menawarkan model rumah bambu yang tahan bencana sekaligus ramah lingkungan.

“Kita ingin bangun brand rumah rakyat, bukan hanya bangunan, tapi simbol keadilan sosial,” ujarnya.

Optimisme Dedi cukup berani. Jika Jawa Barat mampu menyerap 30 persen dari target nasional 350 ribu unit rumah bersubsidi, ia yakin dampaknya akan terasa langsung ke lapisan bawah.

“Toko bangunan hidup, sopir angkut hidup, kuli bangunan hidup, tukang kayu ikut sejahtera. Ini ekosistem pembangunan yang sehat dan adil,” pungkasnya. ***