KLIKNUSAE.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali menggenjot perbaikan dan pembangunan infrastruktur pada 2025.

Melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR), sebanyak 361 paket konstruksi digulirkan dengan total nilai Rp2,287 triliun.

Targetnya jelas, konektivitas antardaerah lebih mulus, mobilitas masyarakat terjaga, dan layanan jalan provinsi makin andal.

Sementara itu, Kepala DBMPR Jabar, Agung Wahyudi, menyebut ribuan kilometer jalan provinsi membutuhkan penanganan tak putus.

“Fokus kami menjaga performa jalan dan jembatan tetap mantap. Sekaligus mempercepat intervensi pada ruas yang memerlukan rekonstruksi, rehabilitasi, maupun pemeliharaan berkala,” ujar Agung di Bandung, Rabu, 3 Desember 2025.

Dari keseluruhan paket, 105 paket merupakan program murni, 139 paket hasil pergeseran, 60 paket hasil perubahan, dan 57 paket berasal dari pos Belanja Tidak Terduga (BTT).

Ragam pekerjaannya pun berlapis: rekonstruksi, pelebaran jalan, pembangunan pelengkap, pemasangan marka, hingga penggantian jembatan.

Paket Murni

Sedangkan kelompok paket pergeseran menjadi yang terbesar dengan nilai Rp1,245 triliun, terutama diarahkan untuk rekonstruksi dan pelebaran.

Adapun paket murni senilai Rp321,31 miliar dipakai untuk pemeliharaan berkala dan rehabilitasi.

Sementara paket perubahan, bernilai Rp348,67 miliar, difokuskan untuk percepatan penanganan ruas yang membutuhkan tindakan segera.

Agung menuturkan, kondisi jaringan jalan provinsi sepanjang 2.362,18 kilometer pada semester II/2024 berada pada tingkat kemantapan 86,44 persen, akumulasi dari ruas berstatus baik dan sedang.

Meski begitu, pekerjaan belum selesai.

“Kami tetap mempercepat penanganan ruas rusak ringan maupun berat agar pemerataan kualitas infrastruktur bisa dirasakan lebih luas,” katanya.

Untuk jembatan, dari 1.318 unit, sebanyak 1.123 unit tercatat berada dalam kondisi mantap.

Hingga laporan terakhir, DBMPR mencatat 263 paket telah memasuki tahap kontrak. Dari jumlah itu, 124 paket tuntas dikerjakan, 139 paket masih berjalan, dan 98 paket tengah dalam proses pengadaan.

Pemantauan dilakukan secara berkala, termasuk oleh enam UPTD wilayah.

“Seluruh proses pengadaan harus akuntabel. Pekerjaan fisik kami kawal, terutama yang strategis, agar selesai tepat waktu,” ucap Agung.

Ia memastikan peningkatan kualitas jalan dan jembatan tetap menjadi prioritas utama.

DBMPR, kata dia, mengandalkan perencanaan matang dan pengawasan ketat, disertai kolaborasi dengan mitra pelaksana.

“Prinsip kami sederhana, jalan mantap untuk pelayanan publik yang mantap. Kami bekerja memastikan setiap ruas jalan provinsi memberi manfaat nyata bagi masyarakat, dunia usaha, dan konektivitas antarwilayah,” ujar Agung. ***