KLIKNUSAE.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengandalkan kolaborasi dengan media untuk memperkuat kesadaran publik dalam memberantas peredaran rokok ilegal.

Media dinilai memiliki posisi strategis dalam membentuk opini dan mendorong partisipasi masyarakat menghadapi praktik yang merugikan keuangan negara dan daerah.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Adi Komar, menyebut peredaran rokok tanpa cukai bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan ancaman serius bagi pembangunan daerah.

Rokok ilegal, kata dia, menggerus penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang seharusnya kembali ke daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).

“Dana bagi hasil ini sejatinya dikembalikan untuk kemaslahatan masyarakat luas,” ujar Adi dalam acara Harmoni Kolaborasi: Media Gathering dan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal untuk Ekonomi Lebih Baik di Nara Park, Bandung, Selasa pekan lalu.

Adi menjelaskan, DBHCHT menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi pemerintah daerah.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

BACA JUGA: PHRI DKI Jakarta Gelar Musda XVI, Soroti Regulasi Kawasan Tanpa Asap Rokok

Serta mendukung program kesejahteraan sosial, khususnya bagi buruh dan petani tembakau di Jawa Barat.

Karena itu, ia menilai peran media dan jurnalis tak bisa dipisahkan dari upaya pemberantasan rokok ilegal.

Melalui pemberitaan yang informatif dan edukatif, media diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif masyarakat.

Khususnya, tentang dampak negatif rokok ilegal, baik dari sisi ekonomi maupun sosial.

“Kami membutuhkan narasi yang kuat dari rekan-rekan media. Tulisan, liputan, dan konten yang dibuat adalah senjata paling ampuh untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Adi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kampanye “Gempur Rokok Ilegal” tidak berhenti sebagai jargon kebijakan.

Lebih dari itu, gerakan tersebut diharapkan tumbuh menjadi kesadaran bersama yang hidup di tengah masyarakat.