Kadin: Ekonomi RI Dalam Ketidakpastian dan Sangat Berat

Kliknusae.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai ekonomi Indonesia masuk dalam kondisi sangat berat. Kondisi yang sangat berat ini diperkuat dengan jumlah pekerja yang dirumahkan maupun kena PHK mencapai jutaan orang.

"Kalau dari Kemenkeu apabila yang dirumahkan sudah lebih dari 5,2 juta orang, ekonomi kita sudah sangat berat. Menurut Kemenkeu juga pertumbuhan ekonomi kita minus 0,,4%," kata Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan Roeslani dalam diskusi virtual, Sabtu (16/5/2020).

Selain itu, Rosan mengatakan, pada kuartal I 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 2,97%. Sebuah angka yang membuat kaget banyak orang.

Pasalnya, beberapa hari sebelumnya pemerintah sempat merilis angka proyeksi ekonomi yakni di level 4,5%-4,7% namun jauh berbeda dengan angka realisasi.

Rosan menyebut pada kuartal II 2020 Kadin memproyeksi ekonomi nasional akan lebih berat dibanding kuartal I 2020. Ekonomi Indonesia akan mengalami kontraksi 3-5%.

"Angka dari kami kuartal II ini minus 3-5%, karena pertumbuhan ekonomi kita didominasi oleh konsumsi domestik sekitar 57%, investasi 32%, belanja pemerintah 7-8% dan sisanya ekspor impor. Sekarang yang terganggu itu konsumsi domestiknya," ujar dia.

Menurut Rosan, padahal terganggunya konsumsi terjadi pada Maret di 2 minggu terakhir. Namun ini berdampak dahsyat pada konsumsi masyarakat dan menyebabkan perekonomian turun.

"Kita saat ini memang masih dalam periode ketidakpastian dan kita belum tahu kapan secara pasti ini akan berakhir. Menurut WHO kita masih harus berdampingan dengan virus sampai vaksin ditemukan," ujarnya.

UMKM Ikut Terpuruk

Di sektor riil juga paling terdampak oleh wabah corona. Banyak pelaku UMKM yang colaps dan membutuhkan sentuhan restrukturisasi perbankan.

Gita Wirjawan, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia mengatakan, debitur perbankan termasuk UMKM dan sektor-sektor lainnya yang rentan termasuk industri pengolahan, konstruksi/properti, transportasi, pariwisata dapat dibantu untuk segera melakukan restrukturisasi sehingga tidak mengalami kelumpuhan total.

Sektor-sektor tersebut juga banyak yang bernaung di bawah bendera BUMN maupun non- BUMN.

Menurut Gita, hitungan Kadin, saat ini utang pengusaha UMKM yang ada di neraca perbankan nasional kurang lebih capai Rp 1,1 triliun.

Permintaan oleh para debitur UMKM untuk melakukan restrukturisasi utang dipastikan meningkat seiring keterbatasan mobilitas karena kebijakan PSBB yang masih berlanjut.

"Ini belum mencakup para pengusaha UMKM yang belum tertangkap atau berada di sistem perbankan nasional," tambahnya.

Menurut perkiraan, sekitar 25% dari pinjaman perbankan atau Rp 1,5 triliun dari total pinjaman perbankan yang capai Rp 6 triliun sudah memerlukan restrukturisasi.

Selama ketidakpastian mengenai isu kesehatan terus berlangsung, Gita memperkirakan angka 25% tersebut akan beranjak ke sekitar 40% sampai 45% atau setara Rp 2,4 triliun sampai Rp 3 triliun dari total pinjaman perbankan dalam beberapa bulan ke depan.

Ia berharap, kebijakan untuk sektor riil adalah menambal ataupun menopang kedua sisi tersebut yakni supply dan demand dari permasalahan agar pemulihan ekonomi dapat berlangsung dengan baik.

(adh)

Share this Post:

Berita Terkait

Berita Lainnya