KLIKNUSAE.com - Wali Kota Muhammad Farhan menatap persoalan ketenagakerjaan di Kota Bandung dari satu simpul yang ia sebut krusial.

Ada jurang antara kebutuhan dunia usaha dan ketersediaan tenaga kerja. Di titik itulah, kata dia, upaya “link and match” belum sepenuhnya terjembatani.

Sabtu siang, 25 April 2026, di Teras Sunda Cibiru, Farhan berbicara tentang peran pemerintah yang tak berhenti sebagai pengatur.

Ia menempatkan pemerintah sebagai perantara aktif, menghubungkan pencari kerja dengan penyedia lapangan pekerjaan.

Sekaligus membuka akses informasi seluas mungkin. Bursa kerja, dalam pandangannya, bukan sekadar agenda seremonial, melainkan instrumen untuk memperluas peluang.

Dinas Ketenagakerjaan, ia melanjutkan, kini diminta bergerak lebih rapat. Tak hanya menggelar job fair setiap tiga bulan, tetapi juga mendorong pelaksanaan rutin setiap bulan.

Termasuk lewat platform virtual. Intensitas ini, menurut dia, penting untuk mengejar dinamika pasar kerja yang bergerak cepat.

Intervensi pemerintah, kata Farhan, mesti berbasis data. Ia menunjuk wilayah Bandung Timur, yang tingkat penganggurannya berada di kisaran 8–9 persen. Lebih tinggi dari rata-rata kota yang berkisar 7,2–7,4 persen. “Kesempatan kerja harus merata,” ujarnya.

Di sisi lain, ia mengakui kendala klasik yang dihadapi pencari kerja pemula: batas usia dan minim pengalaman.

Pintu Masuk

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan foto bersama para pengurus asosiasi industri usai membuka event bursa kerja (job fair) di Teras Sunda Cibiru, Kota Bandung, Sabtu, 25 April 2026. (Foto: Dok.Humas Pemkot Bandung)

Ia mengingatkan durasi magang maksimal tiga bulan. Lebih dari itu, perusahaan wajib memberikan upah. Sebuah garis tegas untuk melindungi tenaga kerja sekaligus membangun portofolio mereka.

Upaya lain ditempuh lewat penguatan pelatihan di Lembaga Pelatihan Kerja serta kerja sama dengan perguruan tinggi.

Targetnya, lulusan tak hanya siap secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri.

Namun Farhan menuntut lebih dari sekadar pelaksanaan program. Ia menekankan pentingnya evaluasi terukur dalam setiap bursa kerja.

Dari jumlah pendaftar, kehadiran peserta, hingga berapa yang benar-benar terserap. Semuanya, kata dia, harus dicatat sebagai indikator keberhasilan.

Kolaborasi menjadi kata kunci berikutnya. Pemerintah kota membuka ruang kerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), hingga serikat pekerja.

Dari sana, ia berharap peluang kerja baru terbuka, seiring peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di luar itu, ada faktor yang tak bisa dihindari: urbanisasi. Bandung, menurut Farhan, adalah kota terbuka yang selalu menarik pendatang.

Dengan sekitar 1,6 juta penduduk usia produktif dan tambahan sekitar 100 ribu pendatang, persaingan kerja menjadi kian ketat.

Meski begitu, ia tetap optimistis. Dengan pelatihan yang tepat dan kesempatan yang merata, tenaga kerja lokal dinilai mampu bersaing.

Pemerintah Kota Bandung menargetkan angka pengangguran ditekan di bawah 7,2 persen.

Evaluasi dilakukan setiap triwulan, ditopang data kewilayahan melalui program Laci RW yang telah diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik.

Hasilnya, kata Farhan, tak bisa instan.

“Ini kejar-kejaran. Baru terlihat dalam enam bulan sampai satu tahun,” pungkasnya. ***