KLIKNUSAE.com - Pemerintah membuka keran besar rekrutmen sumber daya manusia untuk menopang program unggulan Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Melalui Panitia Seleksi Nasional SDM Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), lowongan ini menyasar puluhan ribu anak muda.

Sebuah langkah yang disebut sebagai percepatan pelaksanaan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan bahwa desa dan kawasan pesisir membutuhkan lebih dari sekadar program.

“Yang dibutuhkan adalah manusia penggerak. Profesional, berintegritas, dan mampu menghidupkan ekonomi dari bawah,” kata Menteri Zulkifli dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Rabu 15 April 2026.

Pemerintah berharap rekrutmen ini menjadi fondasi bagi ekosistem ekonomi desa yang lebih modern dan berkelanjutan.

Pada tahap awal, pemerintah membuka 35.476 formasi. Sebanyak 30 ribu posisi diperuntukkan bagi manajer koperasi desa/kelurahan yang akan berada di bawah PT Agrinas Pangan Nusantara.

Sementara itu, 5.476 posisi lainnya ditujukan bagi pengelola kampung nelayan yang akan bergabung dengan PT Agrinas Jaladri Nusantara.

Skema Perjanjian Kerja

Seluruhnya berstatus pegawai BUMN dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu.

Sedangkan pendaftaran dibuka singkat. Hanya sembilan hari, mulai 15 hingga 24 April 2026 melalui link atau laman resmi Panselnas.

Di sanalah seluruh informasi disajikan, dari syarat hingga tahapan seleksi.

Lulusan diploma hingga sarjana dari semua jurusan diberi kesempatan, dengan batas usia 35 tahun dan IPK minimal 2,75.

Pemerintah menjanjikan proses seleksi berbasis merit yakni terbuka, transparan, dan mengandalkan kompetensi.

Klaim ini dibarengi penegasan yang tak kalah penting. Tak ada biaya, tak ada jalur khusus, dan tak ada jaminan kelulusan. Setiap upaya meminta imbalan disebut sebagai penipuan.

Di balik rekrutmen ini, kerja lintas lembaga digalang. Mulai dari kementerian teknis hingga lembaga kepegawaian.

Semuanya berada dalam satu payung koordinasi PHTC. Pemerintah juga meminta kepala daerah hingga aparat desa ikut mengawal sosialisasi dan pelaksanaannya di lapangan.

Pesannya jelas, negara tengah mencari tenaga baru untuk menggerakkan desa dan pesisir.

Bukan sekadar pekerja, melainkan motor pembangunan dari akar. Sebuah panggilan pengabdian yang seperti sering digaungkan pemerintah, akan menentukan wajah ekonomi Indonesia dari bawah. ***