KLIKNUSAE.com – 7 aplikasi performa birokrasi diluncurkan Gubernur Ridwan Kamil guna  meningkatkan kinerja performa Pemda Provinsi Jawa Barat.

Sebelumnya Pemda Provinsi Jabar juga telah memiliki 33 aplikasi dengan lebih dari 1.000 fitur.

Puluhan aplikasi tersebut  masuk dalam ekosistem Jabar SMART Birokrasi yang merupakan sistem informasi manajemen ASN terintegrasi dengan birokrasi berbasis digital. 

"Jadi hari ini ada tujuh aplikasi layanan kepegawaian melengkapi 26 yang sudah duluan. Ini menandakan satu tantangan satu aplikasi. Ini komitmen kita menjadikan ASN Jabar juara yang terwujud oleh sebuah revolusi digital," ujar Ridwan Kamil sebagaimana dikutip Kliknusae.com dari laman resmi Pemprov Jabar, Rabu 17 November 2021.

BACA JUGA: Ridwan Kamil Sebut Netizen Indonesia Tak Ramah Se-Asean

Gubernur menyebut secara umum rangking e-government Indonesia saat ini masih belum maksimal walaupun sudah melompat ke rangking 88 dunia. Sementara di tingkat Asean ada di rangking enam.

"Karena kewenangan kita di provinsi minimal kita harus jadi yang terbaik se-Indonesia," ujarnya.

Terbukti 26 aplikasi lama telah mengantarkan Jabar sebagai pemerintah daerah terbaik dalam anugerah meritokrasi oleh Kemenpan RB.

Bahkan sejumlah aplikasi Jabar sudah dijadikan percontohan pemerintah pusat dan daerah.

BACA JUGA: Kota Surabaya Selangkah Lagi Punya Aplikasi Medical Tourism

"Kuncinya adalah mau beradaptasi, ASN yang malas, diam di zona nyaman dan tidak mau belajar akan ketinggalan," kata Kang Emil.

ASN Harus Punya Semangat Manajemen Perubahan

Menurutnya, perubahan reformasi birokrasi ada di delapan area, salah satunya organisasi di mana tantangannya adalah seiring aturan baru nomenklatur dan sistemnya harus menyesuaikan.

Ridwan Kamil mengingatkan ASN harus punya semangat manajemen perubahan yang tidak boleh kalah dari swasta khususnya dalam hal teknologi informasi.

"Kita juga harus ikut mereka jangan punya persepsi seolah-olah kita satu langkah di belakang yang terjadi di dunia swasta," ujarnya.

BACA JUGA: 11 Aplikasi Ini akan Terintegrasi dengan PeduliLindungi, Termasuk Cinema

Area perubahan lain perundang-undangan yang menyesuaikan dengan perkembangan, sumber daya manusia, akuntabilitas kerja, penguatan pengawasan, tata laksana, serta komunikasi dan pelayanan publik.

"Itulah kenapa kita melakukan cetak biru Jabar Digital Province," sebut Kang Emil.

Adapun sistem birokrasi yang sedang Pemda Provinsi Jabar jalankan saat ini adalah birokrasi 3.0 atau dinamis.

Jabar sudah sejak lama meninggalkan birokrasi 1.0 yang masih “primitif” di mana inovasi akan hadir bila ada aturannya.

"Dulu ojol duluan baru peraturan hadir, itu contohnya," kata Kang Emil.

BACA JUGA: Aplikasi eHAC Versi Terbaru, Begini Cara Mengisi Data Sebelum Terbang

Kemudian yang hari ini masih banyak digunakan yaitu birokrasi 2.0 atau performa.

Menggeser Pola Organisasi Menjadi Dinamis

Menurut Kang Emil kelemahan birokrasi ini yakni masih menganggap bahwa urusan mengelola pembangunan adalah urusan ASN saja.

"Maka Jabar sekarang sedang menggeser pola organisasinya menjadi pola dinamis yaitu barang siapa cinta Jabar maka kita tampung dan salurkan dalam struktur OPD,” tegasnya.

BACA JUGA: Liburan Ke Bali, Wajib Masuk Aplikasi LOVEBALI, Begini Caranya

“Seperti hadirnya Jabar Digital Service yang 90 persennya adalah non-ASN, kita kan butuh SDM yang tahu coding, inilah kecepatan Jabar," lanjutnya.

Ketujuh aplikasi baru ini telah mampu mengefektifkan peran ASN hingga 50 persen, memangkas waktu layanan administrasi kepegawaian 80 persen, serta membudayakan pengurangan konsumsi kertas dalam birokrasi.

Sehingga proses kerja tak lagi manual, urusan jadi lebih singkat dan cepat, serta terarsipkan dengan baik.

7 Aplikasi performa birokrasi yang diluncurkan gubernur tersebut yakni e-Kartu, e-Pensiun, e-Pangkat, e-Mutasi, e-KGB, e-Fungsional, dan e-Cuti. ***