JAKARTA, Kliknusae.com - Dunia mulai melirik pariwisata halal sebagai potensi yang menjanjikan. Jika sebelumnya halal hanya berurusan dengan ibadah,  namun kini sudah menjadi bagian gaya hidup sehat.

Industri pariwisata halal pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Menurut laporan Ekonomi Islam Global 2019-2020, pertumbuhan industri halal meningkat 5 persen per tahun.

Diperkirakan, warga muslim dunia telah mengkonsumsi USD 2,2 triliun untuk gaya hidup halal dan akan mencapai USD 3,2 triliun di tahun 2024.

Nominal industri halal itu tumbuh dari berbagai sektor. Yakni, makanan halal, fashion muslim, media dan rekreasi, pariwisata halal, farmasi halal, dan kosmetik halal.

"Pengeluaran muslim untuk makanan halal bernilai USD 1,4 triliun di 2018 dan diperkirakan mencapai USD 2 triliun di tahun 2024, sedangkan pengeluaran muslim untuk pariwisata halal bernilai USD 189 miliar di tahun 2018 dan diperkirakan bernilai USD 274 miliar di tahun 2024," kata Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi, Ina H. Krisnamurthi.

Secara umum, angka tersebut menunjukkan bahwa industri halal merupakan segmen yang berkembang dengan cepat.

Permintaan konsumen yang semakin meningkat menjadikannya salah satu aspek penting dalam perkembangan ekonomi global, termasuk pariwisata halal.

"Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar kita memiliki potensi yang besar untuk menjadi pemain global, sayangnya Indonesia harus masih memaksimalkan potensinya dan mewakili kurang lebih 10 persen dari pengeluaran global 2017 dengan 3,8 persen ekspor," kata Krisnamurthi.

Presiden Jokowi pun telah menekankan pentingnya pasar halal untuk memajukan ekonomi global. Pemilik bisnis harus memanfaatkan situasi ini untuk memperkenalkan produk Indonesia kepada masyarakat luar.

"(Presiden mengatakan) pasar halal ini adalah pasar yang sangat besar dan kita tidak boleh mengabaikannya karena ini adalah saat yang tepat untuk kita mengenalkan produk memperkenalkan produk kita dan kita tidak boleh tertinggal dan mengabaikan peluang ini," kata Krisnamurthi.

Banten dan Jawa Barat telah memasukkan permohonan untuk menjadi zona industri halal di Indonesia. Itu bakal meningkatkan harapan agar provinsi lain bisa mengikuti kemajuan yang dilakukan kedua provinsi ini.

"Meningkatkan jumlah orang yang dapat memberikan sertifikasi halal melalui pelatihan dan pendidikan juga dibutuhkan untuk bisa memenuhi permintaan produk halal secara domestik dan internasional," dia menambahkan.

Taiwan Curi Start

Salah satu negara yang serius membidik pasar pariwisata halal adalah Taiwan. Mereka mulai mengkampanyekan kunjungan wisatawan dengan menawarkan berbagai fasilitas halal.

Bagi wisatawan Muslim yang ingin ke Taiwan saat ini sudah memungkinkan, tanpa perlu khawatir kesulitan mencari makanan halal.

Peneliti Pusat Penelitian Kewilayahan (P2W) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Rita Pawestri Setyaningsih mengatakan, Taiwan tengah menyasar pasar Muslim dalam industri pariwisatanya.

"Menurut Global Muslim Travel Index, sejak lima tahun belakangan, peringkat Taiwan meningkat dalam hal tujuan wisata terbaik di antara negara-negara non-Muslim. Dari peringkat 10 pada 2015, jadi peringkat tiga pada 2019," kata dia.

Pernyataan itu Rita sampaikan dalam webinar LIPI bertajuk Prospek Wisata Halal Bagi Indonesia: Pengalaman Dari Taiwan, Rabu (30/9/2020).

Melalui hasil penelitian yang dilakukan pada 2018, ia mengungkapkan bahwa Taiwan mendefinisikan pariwisata halal sebagai pariwisata umum yang dilengkapi dengan layanan ramah Muslim.

Meski baru berkembang pesat pada 2016, sebenarnya Taiwan sudah mulai mempromosikan pariwisata halal sejak 2009.

"Dulu ada brosur bertuliskan Taiwan targets Muslim tourists yang diterbitkan Chinese Muslim Association (CMA). Mereka semacam Majelis Ulama Indonesia (MUI) kalau di sini," ujar Rita.

Ia melanjutkan, baru ada regulasi yang mendukung program itu pada 2016. Artinya, terjadi kekosongan pada 2009-2016. Oleh karena itu, industri pariwisata halal Taiwan mengalami pertumbuhan rendah pada tahun itu.

New Southbound Policy

Berkembangnya pariwisata halal di Taiwan secara pesat terjadi lantaran negara tersebut menciptakan kebijakan New Southbound Policy (NSP) dengan 18 negara.

Adapun negara-negara tersebut adalah Australia, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Kamboja, India, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Singapura, Sri Lanka, Thailand, dan Vietnam.

Kebijakan memang lebih difokuskan untuk meningkatkan kerja sama Taiwan dengan negara lain agar tidak bergantung pada daratan China. Namun, ternyata kerja sama itu juga memengaruhi pariwisata halal.

"Muslim di Taiwan hanya sekitar satu persen dari 23 juta penduduknya. Justru yang menambah Muslim adalah migran. Ada sekitar 300.000 migran Indonesia di sana," kata Rita.

Melihat adanya permintaan akan fasilitas dan layanan ramah Muslim dari sejumlah besar migran di Taiwan, termasuk dari Indonesia, negara tersebut mengembangkan pariwisata halal yang berfokus pada dua hal.

Adapun, dua hal yang dimaksud adalah pemberian sertifikasi halal dan menciptakan lingkungan ramah Muslim.

"Di awal perkembangan pariwisata halal pada 2016-2017, wisatawan Muslim yang datang relatif sedikit. Hanya dua persen. Kebanyakan dari Malaysia, Singapura, Indonesia, dan India," ujar Rita.

Fenomena itu wajar terjadi lantaran konsep wisata halal masih cukup asing dan baru berkembang saat itu.

Ketersediaan restoran halal dan hotel yang menyediakan fasilitas alat ibadah, petunjuk kiblat, dan tempat wudhu pun sangat terbatas.

"Pada 2014-2018 mulai (wisata halal) meningkat sangat cepat. Bahkan pada 2019, ada 217 restoran dan hotel yang bersertifikat halal di Taiwan," imbuh Rita.

Saat ini, wisatawan Muslim tidak perlu khawatir karena mencari restoran serta akomodasi lain yang ramah Muslim terbilang cukup mudah.

Bahkan, mendengar lantunan adzan saat pergi ke pasar pun sudah merupakan hal yang kerap terjadi di Taiwan. Sejumlah pasar swalayan juga memiliki pojok Muslim untuk makanan dan minuman halal. (*/adh)